Kota Bima – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Bima diminta memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, terutama mulai dari distributor hingga sampai ke pedagang pengecer. Pasalnya, persoalan kelangkaan pupuk selama ini di  Kota Bimadiduga bukan hanya karena kuota terbatas, tapi diperparah dengan adanya penyelewengan pupuk.

“Pengawasan memang harus dimulai dari hulu di tingkat produksi sampai ke hilir yaitu tingkat pedagang pengecer. Tapi informasi dan penelusuran saya selama ini, rawan terjadi penyelewengan pupuk di tingkat distributor dan pengecer. Karena itu, pengawasan ke depan harus lebih diperketat,” ujar Kepala Seksi Pupuk dan Alat Mesin Pertanian.

Menurutnya, kerawanan terjadinya penyelewengan pupuk bersubsidi dikarenakan harga persak nya hanya Rp 90 ribu untuk urea. Sedangkan nonsubdisi harganya mencapai Rp 250 ribu persak. “Informasi yang kita peroleh, pupuk ini dijual kepada pihak tertentu dengan harga lebih tinggi dari pupuk subsidi. Tapi hal ini sulit dibuktikan, karena itu perlu diawasi,” tukasnya.

http://waw.co.id/